Tiga Pilar Kemitraan

Forum Tiga Pilar Kemitraan yang dibentuk pada tanggal 27 September 2002 adalah organisasi komitraan yang merupakan Forum Kerjasama dari 3 (tiga) unsur yakni Penyelenggara Negara, Dunia Usaha dan Masyarakat Sipil yang memiliki kepentingan sama, yakni mengupayakan terwujudnya Indonesia yang Bersih, Transparan dan Profesional (BTP) serta bebas dari suap dan korupsi. Organisasi ini dibentuk atas prakarsa 3 (tiga) pihak yaitu Unsur Penyelenggara Negara yang diwakili oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara; Unsur Dunia Usaha yang diwakili oleh Kadin Indonesia dan Unsur Masyarakat penggiat Anti Korupsi yang diwakili oleh Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).

Selanjutnya, prakarsa ini diperkuat oleh tiga lembaga lainnya, yang juga merupakan bagian dari pilar penadbiran good governance yakni Partnership Indonesia, Indonesia Procurement Watch, Transparansi International Indonesia (TII), melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada tanggal 16 Desember 2003. Dalam kesempatan tersebut Menpan mendapat amanah untuk membentuk Forum stakeholder Tiga Pilar Kemitraan yang berlaku untuk kurun waktu 5 tahun sejak ditandatanginya MoU tersebut dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Lahirnya MoU oleh Keenam lembaga ini dilatarbelakangi keinginan untuk lebih berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, sebagaimana tertuang pada Undang Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

KONSEP OPERASIONAL
TIGA PILAR KEMITRAAN ( 3pK )

TUJUAN

Mendukung INPRES No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam rangka menuju Indonesia Baru yang Bersih Transparan Profesional melalui pembentukan PULAU-PULAU INTEGRITAS (Islands of Integrity) :

Pulau-pulau Integritas Penyelenggara Negara :

1. Kota, Kabupaten, Provinsi (Pemda)
2. Departemen, Kementerian Negara, LPND
3. Aparat Penegak Hukum, Kepolisian
4. MPR, DPR, DPD, DPRD
5. lain-lain

Pulau-pulau Integritas Dunia Usaha :

1. BUMN, BUMD, BUMS, KOPERASI, ASOSIASI
2. Himpunan, Kadin, Kadinda
3. Lain-lain

Pulau-pulau Integritas Masyarakat Madani :

1. LSM, CSO
2. Lembaga Pendidikan, Lembaga Pelayanan Publik
3. Lain-lain

SASARAN

Meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 2,2 pada tahun 2005 menjadi 5,0 pada tahun 2010 (sama dengan IPK Malaysia tahun 2004).

OPERASIONAL

• Dimulai dengan penandatanganan PIAGAM PAKTA INTEGRITAS (PPI) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 9 Desember 2005.
• Mengadopsi MODUL PAKTA INTEGRITAS (MPI) :
  • MPI Penyelenggara Negara (sudah disiapkan)
  • MPI Dunia Usaha (disiapkan oleh KLINIK BISNIS TANPA SUAP).
  • MPI Masyarakat Madani (sudah disiapkan).
• Mengadopsi Modul Pengadaan Barang/Jasa yang bebas KKN (Modul, sudah disiapkan).
• Merekrut angota-anggota baru 3pK.
• Mereplikasi pembentukan Pulau-pulau Integritas baru.

Komentar

Buat Baru Cari

Tulis Komentar
Nama:
Email:	do not notifynotify
Website:
Judul:
	Silahkan Masukkan Kode Anti spam.