Tiga Pilar Kemitraan

SRAGEN, KOMPAS.com - Peluang merebut pasar produk pertanian dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China hanya dapat diraih apabila para pemangku kepentingan bersinergi.

Untuk itu, perlu perubahan mental aparat pemerintah yang selama ini berkinerja lamban, mempersulit keadaan, ingin dilayani, kerap minta komisi, dan kurang peka dengan persoalan pertanian.

Selama tidak ada perubahan mental aparat pemerintah di sektor pertanian, baik di tingkat pusat maupun daerah, jangan harap Indonesia bisa memacu produksi dan meningkatkan kualitas produk pertanian. Dalam semangat menumbuhkan daya saing, aparat pemerintah harus berani mencontoh pengusaha dan malu kepada petani.

Ketua Harian Dewan Hortikultura Nasional Benny A Kusbini di Jakarta, Selasa (19/1/2010), mengungkapkan, selama ini belum ada perhatian yang memadai dari pemerintah dalam mendukung daya saing produk pertanian domestik.

Di daerah-daerah, infrastruktur jalan, air, dan listrik masih belum sesuai harapan. Banyak jalan yang rusak sehingga menghambat distribusi barang.

Di jalan juga masih banyak pungutan liar oleh oknum aparat pemerintah ataupun oleh sekelompok orang yang memiliki kekuasaan tanpa ada upaya serius dari pemerintah untuk memberantasnya.

Kinerja pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan usaha tani hortikultura juga perlu ditingkatkan. Misalnya, saat petani menemui kendala dalam budidaya hortikultura, seharusnya masalah itu segera dipecahkan bersama. Jangan biarkan petani bingung dan mencari jalan keluar sendiri.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton J Supit, kinerja kementerian teknis perlu ditingkatkan agar daya saing produk pertanian ataupun industri Indonesia lebih baik lagi.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan teknis yang tepat untuk membangun sektor pertanian dan industri agar berdaya saing. Tidak seharusnya para pemangku kepentingan di bidang pertanian dan industri saling menyalahkan.

”Kenyataannya bahwa kesepakatan Perjanjian Perdagangan (FTA) ASEAN-China sudah ditandatangani sejak 1 Januari 2004. Tetapi sejak kesepakatan itu dibangun, belum terasa ada upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan daya saing produk. Masih perlu peningkatan kinerja dari setiap kementerian teknis,” katanya.

Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memetakan daerah rawan pemutusan hubungan kerja akibat dampak buruk pemberlakuan FTA ASEAN-China. Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, daerah yang dipetakan di Jabodetabek, Surabaya dan sekitarnya, Makassar, Medan, dan Batam. (MAS/HAM)

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/20/06372966/Ubah.Mental.Aparat

Komentar

Buat Baru Cari

Tulis Komentar
Nama:
Email:	do not notifynotify
Website:
Judul:
	Silahkan Masukkan Kode Anti spam.